(Kota Surabaya) – Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar operasi pasar minyak goreng (migor) curah di Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, khususnya migor untuk masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya.
Kali ini, operasi pasar migor dilaksanakan di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo dan Pasar Wonokromo, Kota Surabaya dengan total yang disalurkan sebanyak 10 ton pada hari ini, Selasa (22/2). Penyaluran dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan yang hadir mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan bahwa Operasi pasar merupakan upaya untuk menyediakan pasokan migor curah murah bagi pedagang pasar sehingga mereka dapat menjual kembali ke masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan ini akan dilakukan secara kontinu untuk menjaga pasokan migor agar selalu tersedia bagi masyarakat di kota Surabaya dan sekitarnya.
Oke menuturkan, mekanisme operasi pasar masih berlangsung sama seperti sebelumnya. Penjualan langsung diperuntukkan kepada para pedagang eceran dengan ketentuan pembelian maksimal lima jeriken setiap pedagang dengan harga Rp10.500/liter atau setara Rp11.700/Kg. “Pedagang yang menerima pasokan wajib menjual kepada konsumen akhir dengan harga Rp11.500/liter atau setara Rp12.800/kg sesuai HET yang berlaku,” ucapnya.
Oke mengungkapkan, Kemendag memastikan ketersediaan pasokan migor, khususnya Provinsi Jawa Timur terpenuhi lebih dari kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Kemendag telah berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan produsen pengemas di Jawa Timur untuk mengeluarkan seluruh stok migor agar segera disalurkan kepada pedagang pasar rakyat dan ritel modern di Jawa Timur, khususnya di 26 pasar pantauan Indeks Harga konsumen (IHK).
“Operasi pasar di Jawa Timur akan dilakukan secara bertahap dimulai di 26 pasar pantauan selama satu bulan dan selanjutnya akan dilaksanakan di seluruh pasar. Wilayah Jawa Timur akan dipasok migor lebih dari kebutuhan karena Provinsi Jawa Timur juga mengamankan pasokan migor untuk wilayah Indonesia bagian timur,”papar Oke.
Oke memberi peringatan kepada para produsen, distributor, dan produsen pengemas untuk segera mengeluarkan stok migor yang dimiliki dengan pengawasan dari tim Kemendag dan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“Jika kami temukan pelaku usaha yang masih belum mengeluarkan stok migor, kami akan jemput dan distribusikan migor yang mereka miliki dengan kendaraan milik pemerintah. Adapun biaya distribusi tersebut akan dibebankan kepada pelaku usaha yang menahan stok migor. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga sesuai HET,” tegas Oke.
Sehari sebelumnya, pada Senin (21/2), Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas dan Perindustrian dan Perdagangan juga telah melaksanakan operasi pasar minyak goreng curah sebanyak 10 ton di Pasar Tambahrejo dan Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan mengatakan bahwa sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan Kemendag untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng.
“Sejak hari Sabtu Bapak Dirjen PDN sudah berkantor di Disperindag untuk melaksanakan kegiatan sesuai arahan Bapak Menteri Perdagangan, untuk mengundang produsen, distributor, serta repacker minyak goreng untuk melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Distribusi Minyak Goreng,” ungkap Drajat.
Selain itu, Drajat menambahkan bahwa Bank Indonesia, Satgas Pangan Polda Jatim, Bulog Divre Jatim, Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan se-Jawa Timur, lalu Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), serta PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) juga dilibatkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Distribusi Minyak Goreng.
“Pemprov. Jatim bersama dengan Kemendag RI dan Dinas yang menangani Perdagangan di Kab/Kota berkomitmen untuk mengawal kelancaran distribusi minyak goreng di pasaran. Kami juga berharap agar produsen, distributor, dan repacker bisa menyepakati rantai distribusi yang kooperatif sehingga harga minyak goreng sesuai dengan HET,” pungkas Drajat.