TINGKATKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, JAWA TIMUR PERLUAS JEJARING PASAR DI KEPULAUAN RIAU

Sebagai salah satu komponen penyusun pertumbuhan ekonomi, kinerja perdagangan dalam negeri mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Pemprov Jatim berupaya untuk terus melakukan stimulus perdagangan, salah satunya melalui kegiatan Misi Dagang.

Pada pertengahan tahun 2021 ini, Pemprov Jatim kembali menyelenggarakan kegiatan Misi Dagang di Provinsi Kepulauan Riau. Jatim dan Kepri adalah dua provinsi yang berbasis industri, pada tahun 2020 Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 30,69% terhadap total PDRB Jatim, sedangkan kontribusinya bagi Kepri mencapai 41,65%.

Kota Batam menjadi lokasi kedua pelaksanaan Misi Dagang pada tahun 2021. Kontribusi yang sangat signifikan bagi pembentukan PDRB Provinsi Kepri yaitu sebesar 63,97% menempatkan Kota Batam sebagai jantung ekonomi provinsi yang dijuluki sebagai Bumi Segantang Lada ini. Sektor perdagangan Batam istimewa dengan ditetapkannya sebagai kota kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone), dengan kata lain Batam terbebas dari beberapa aturan adat, pajak, dan retribusi. Selain Batam, Bintan dan Karimun juga menjadi cakupan dari wilayah Free Trade Zone. Posisi geografis Batam sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta berada dalam salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia, yaitu Selat Malaka.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka secara langsung pelaksanaan kegiatan Misi Dagang di Hotel Nagoya Hill, Batam (30/4/2021). Total 142 pelaku usaha dipertemukan pada kesempatan ini, terdiri dari 42 pelaku usaha dari Jatim dan 100 pelaku usaha Kepri. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad. Komitmen kerjasama pembangunan daerah dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandangani oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Kepulauan Riau, ditindakanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Dinkop & UKM dan DPMTPSP dari dua provinsi. 

“Provinsi Kepri merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Jawa Timur dengan nilai bongkar sebesar Rp 21,47 miliar dan nilai muat sebesar Rp 194,77 miliar, sehingga total nilai bongkar muat Jatim dan Kepri mencapai Rp 216,24 miliar pada tahun 2020”, ungkap Khofifah.

Jenis komoditi yang diperdagangkan pada Misi Dagang di Kota Batam – Provinsi Kepri yaitu barang kebutuhan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, jagung, dan garam); kedelai; bawang dan cabai; buah dan sayuran; tepung; olahan hasil laut; kopi luwak; produk makanan olahan; frozen food; kerupuk; coklat; fesyen dan aksesoris; rokok; furniture; kerajinan kulit dan kayu; minuman herbal; bahan bangunan; dan education toys. Sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 Provinsi Kepri telah menjadi lokasi pelaksanaan Misi Dagang dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp 39,546 miliar dan Rp 360,484 miliar.

“Kami melihat bahwa potensi kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Kepri memiliki 10 pelabuhan bongkar muat yang merupakan infrastruktur vital bagi aktivitas ekspor impor. Ke depannya kami berharap bisa dilakukan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor bagi kedua provinsi”, terang Khofifah.

Khofifah menambahkan bahwa peluang kerjasama di bidang industri sangat luas, dengan potensi keberadaan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam yaitu MRO Batam Aero Teknik dan KEK Digital di Nongsa Digital Park. Tidak hanya itu, Jatim dan Kepri adalah dua provinsi yang saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan Industri Halal di Indonesia, Jatim merintis pendirian Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), sedangkan Kepri sedang melakukan akselerasi pembangunan di KI Bintang Inti dan KI Batamindo.

“Misi Dagang kali ini diharapkan menjadi pemantik bagi dimulainya sinergi yang lebih erat antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kepulau Riau. Hingga akhir acara Misi Dagang tahun 2021 di Kota Batam, tercatat nilai transaksi sebesar lebih dari Rp 300 miliar. Pemprov Jatim akan selalu berupaya memberikan fasilitasi bagi para pelaku usaha, baik melalui pelatihan, pemberdayaan, maupun perluasan jaringan pasar”, tutup Khofifah.