(Kota Surabaya) – Sektor industri dan perdagangan masih menjadi sektor unggulan Provinsi Jawa Timur yang menunjukan kinerja yang meningkat secara progresif dari tahun ke tahun. Kontribusi kedua sektor tersebut dalam pembentukan PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Jawa Timur termasuk yang tertinggi dengan total kontribusi sebesar 49,72 persen di tahun 2022.
Kinerja yang apik dalam beberapa tahun terakhir ini tak lepas dari peran tangan dingin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja sektor industri dan perdagangan.
Kolaborasi dan sinergi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Jawa Timur dan beberapa lembaga maupun stakeholder terkait menjadi salah satu kunci keberhasilan Khofifah dan Emil dalam menjalankan beragam program kerja.
Pada sektor industri dan perdagangan, Khofifah dan Emil bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perdagangan antar wilayah, ekspor ke luar negeri, serta mendorong pengembangan sektor industri dan meningkatkan daya saing pelaku industri baik kecil, menengah, maupun besar.
Meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19 namun kinerja ekonomi Jawa Timur berhasil menunjukan perbaikan dengan mencatatkan kinerja yang progresif dari tahun ke tahun.
Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari capaian kinerja ekspor Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pergerakan nilai ekspor Jawa Timur terus mencatatkan kinerja positif dan meningkat secara progresif dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, nilai ekspor Jawa Timur sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, namun demikian nilai ekspor Jawa Timur terus berangsur membaik dan meningkat secara progresif dengan nilai sebesar 22,77 milyar USD pada tahun 2021 dan 23,92 milyar USD pada tahun 2022.
Mengutip pernyataan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil terkait sinergi dan kolaborasi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong desa-desa di Jawa Timur menjadi sentra produk lokal yang produknya go internasional.
“Kami bekerjasama dengan LPEI untuk mendorong semakin banyak lagi desa devisa yang ada di Jawa Timur. Melalui desa devisa, pelaku industri bisa mendapatkan pendampingan produk, akses modal, dan fasilitasi untuk mengakses pasar internasional. Contohnya di Blitar ada desa penghasil Kendang Djimbe atau di Tuban ada batik Gedog yang produknya sudah berhasil go internasional,” jelas Khofifah.
Dalam mendorong peningkatan ekspor luar negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga aktif memberikan fasilitasi promosi kepada pelaku usaha yang ada di Jawa Timur seperti Business Matching, pameran dalam negeri bertaraf internasional, hingga mengikutsertakan pelaku usaha baik kecil, menengah, maupun besar pada kegiatan Misi Dagang Luar Negeri (MDLN).
Di sektor perdagangan dalam negeri, kinerja sektor perdagangan antar wilayah turut memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan surplus neraca perdagangan Jawa Timur. Surplus perdagangan antar wilayah Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai Rp. 171,63 Triliun, kemudian turun menjadi Rp. 92,13 Triliun di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. Namun demikian, surplus perdagangan antar wilayah Jawa Timur meningkat menjadi Rp. 229,77 Triliun di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 dengan capaian nilai sebesar Rp. 323,47 Triliun.
Peningkatan tersebut tak terlepas dari peran aktif Pemprov Jatim dalam menyelenggarakan kegiatan Misi Dagang antar pulau untuk membuka peluang akses produk lokal ke berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam rangka mendorong kinerja ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindag Jatim juga secara aktif melakukan pembinaan IKM secara paripurna, mengingat lebih dari 90% industri di Jawa Timur adalah IKM. Pada kegiatan ini, IKM dibina mulai dari tahap penyiapan bahan baku, proses produksi, hingga pemasarannya serta dilakukan pula fasilitasi standardisasi berupa sertifikasi ISO, SNI, barcode, Batik Mark, merek, hak cipta, sertifikasi produk, desain industri, dan berbagai bentuk standar lainnya
Pada sektor industri, Khofifah dan Emil juga aktif dalam mendorong pengembangan industri halal.
“Ekonomi syariah terus tumbuh dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sehingga kami terus berupaya untuk mendorong Jawa Timur untuk menjadi hub industri halal di Indonesia dengan tersedianya Kawasan Industri Halal di Sidoarjo sebagai salah satu penunjangnya,” ungkap Khofifah.
Sektor industri makanan-minuman dan industri farmasi sangat lekat dengan jaminan produk halal, oleh karena itu Jawa Timur juga terus berupaya untuk mempercepat sertifikasi halal pada produk-produk lokal khususnya makanan-minuman dan farmasi serta mendorong pelatihan Pendamping PPH, auditor maupun penyelia halal. Berdasarkan data yang dihimpun melalui BPJPH, hingga Januari telah diterbitkan sebanyak 37.400 sertifikat halal bagi pelaku usaha.