Kedudukan Dan Alamat

Kedudukan :
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merupakan instansi pelaksana otonomi daerah di bidang industri dan perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah.
Alamat :
Jl. Siwalankerto Utara II/42 Surabaya 60236
Telp: 031-8431717
Website: http://disperindag.jatimprov.go.id
Email: sekretariat@disperindag.jatimprov.go.id

Visi Dan Misi

Visi :
Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang lebih berdaya saing global dan mandiri
Misi :
  1. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri.
  2. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas.
  3. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
  4. Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Tugas Dan Fungsi

Tugas :
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan
Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

 

Seputar PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

Demikian juga di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /SKPD.